Select Page

KJ – Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dalam berbagai bidang merambah hingga ke Pemerintahan Desa, layanan administrasi penduduk mulai dari surat menyurat, administrasi kependudukan, ekonomi desa seperti BUMDes, UMKM Desa, Startup Desa hingga pemetaan geospasial desa. Desa kini menjadi rumah data, hal ini menjadi kajian dan praktikal bagi dunia akademik dan dunia bisnis. Terutama bagi Pemerintah dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang terbuka, transparan dan terintegrasi.

Pemerintahan Desa khususnya dalam mengelola administrasi kependudukan tidak akan terlepas dari Data Penduduk yang terkini, terupdate misal :

  1. Berapa jumlah anak usia 12 tahun dengan jenis kelamin laki-laki di desa
  2. Berapa jumlah pedagang, pengusaha tempe di desa
  3. Berapa jumlah petani dan luas hamparan sawah di desa
  4. Berapa jumlah penduduk sementara bulan ini
  5. Berapa jumlah penduduk yang meninggal bulan ini
  6. Berapa jumlah penduduk yang sudah vaksin tahap satu bulan ini

Beberapa contoh pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan banyak pihak terutama bagi Pemerintahan apakah itu kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Pemerintah Pusat. Potensi ketidaksesuaian data yang terkini secara real time menjadi persoalan besar dan berdampak pada kepastian dalam pengambilan keputusan, menjadi persoalan ketika pelaksanaan Pilkades, Pilkada, Pilgub hingga Pilpres.

Desa menjadi Rumah Data, Kantor Desa tidak hanya sekadar memberikan pelayanan administrasi saja tetapi Desa yang melek data, melek IT akan bersiap-siap memperkuat Desanya dengan berbagai hal dalam pelayanan secara online, mengelola berita desa, mengaktifkan channel TV Desa, membuat lapak online dan memasarkan berbagai produk desa hingga memasarkan wisata desanya dengan memanfaatkan Sistem Informasi Desa dan Saluran Media Sosial, mengintegrasikannya kedalam command center desa. [red KJ]